Sehingga output yang dihasilkan dari kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat beramai-ramai memasuki partai politik sebagai upaya untuk menjadi bagian penting dalam pesta demokrasi indonesia, kemudian hal tersebut tetap berlangsung hingga saat ini, dimana seperti yang kita ketahui dengan munculnya banyak partai politik di indonesia maka semakin banyak pula masyarakat yang mencalonkan dirinya dalam pesta demokrasi indonesia, baik itu dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, namun hal tersebut sama sekali tidak menjadi sebuah permasalahan bagi partai politik di indonesia, karena semakin banyak partisipan dalam sebuah partai politik maka akan semakin banyak pula perwakilan dari partai tersebut yang maju menjadi calon penentu kebijakan negara serta semakin besar pula kemungkinan sebuah partai politik mendapatkan kursi di tahta tertinggi, karena sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pencalonan diri menjadi presiden dan wakil presiden RI salah satunya adalah dukungan parpol atau penggabungan parpol yang memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah pada pileg sebelumnya. Ketiga ciri tersebut merupakan jaminan kelangsungan demokrasi di negara kita ini. Dari hasil perolehan suara tersebut dapat kita garis bawahi bahwa untuk memenangkan suara rakyat pada pemilu bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi partai-partai yang masih terbilang kecil dan belum mampu menunjukan eksistensinya di masyarakat, karena pada hakekatnya untuk mendapatkan eksistensi dan memiliki akar yang kuat bagi sebauah partai politik haruslah ditopang oleh salah satu tokoh sentral dalam partai tersebut, maksudnya adalah ketika dalam sebuah partai politik memiliki satu tokoh yang memiliki elektabilitas serta kredibilitas yang tinggi maka hal tersebut akan cukup berpengaruh bagi eksistensi partai yang bersangkutan, dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu ajang komunikasi partai dengan rakyat karena rakyat akan lebih mudah mengingat dan mengenali sebuah partai politik melalui eksistensi maupun kontroversi yang diciptakan oleh salah satu tokoh dalam partai, selain itu keterlibatan anggota fraksi partai politik dalam pengambilan keputusan pada sidang DPR juga dapat dijadiakan salah satu alternatif untuk memunculkan eksistensi dan sura dari rakyat, maksud pengambilan keputusan disini adalah keputusan-keputusan yang pro rakyat yang dapat membasmi ketidak adilan yang menimpa rakyat.
Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan pemilu hanya disebabkan karena, Pertama, sifat pemerintahan yang otoriter. Pertama, informasi-informasi politik. Kedua, kontinuitas mengetahui informasi-informasi politik yang sedang berkembang. Disinilah perang politik akan dimulai dimana setiap partai akan menjalin koalisi bersama beberapa partai lainnya yang memang memiliki tujuan yang sama serta memiliki hubungan yang baik antar internal partainya, sehingga disitulah persaingan antar partai dan perebutan kekuasaan menuju tahta tertinggi benarbenar dirasakan, dimana setiap partai akan semaksimal mungkin melancarkan aksinya demi memperoleh kemenangan yang mutlak, hal tersebut dapat kiata amati pada saat pemilihan umum presiden RI periode 2009, dimana pada periode tersebut hanya terdapat tiga pasang calon yang di usung oleh koalisi beberapa partai politik di indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subiyanto pada nomor urut 1, Susilo bambang yudhoyono dan Boediono pada nomor urut 2, serta Jusuf Kala dan Wiranto pada nomor urut 3, dari tiga pasang calon diatas merupakan pasangan yang di usung oleh beberapa Partai besar pemenag pemilu legisltif tahun tersebut, yang mana pasangan no urut 1 merupakan hasil koalisi antara PDIP dan GERINDRA serta beberapa partai pendukung lainnya, kemudian untuk pasangan calon no urut 2 yaitu SBY dan Boediono cukup menuai kontroversi, khususnya dari partai pendukung SBY, hal ini disebabkan karena Boediono yang notabene tidak berasal dari partai politik melainkan calon independen, sementara pasangan calaon no urut 3 merupakan koalisi antara parati Golkar dan partai Hanura, pasangan ini juga cukup menarik dimana pada periode sebelumnya keduanya merupakan cawapres dan capres dari kubu yang berbeda namun pada pemilu 2009 ini menjadi sepasang calon..
Dari koalisi beberapa partai besar serta upaya perebutan kekusaan dengan berbagai cara seperti diatas cukup membuktikan bahwa indonesia merupakan salah satu negara dengan persaingan politik yang begitu menarik hingga menuai konteroversi karena persaingan partai politiknya begitu alot, selain itu produktivitas partai politik di indonesia juga tidak dapat diragukan lagi, karena dengan eksitensi serta ambisi yang kuat untuk memimpin dalam diri setiap kader partai politik di ondonesia memunculkan beberapa tokoh baru yang turut ambil bagian dalam perebutan kekuasaan dalam ketatanegaraan indonesia. Salah satunya adalah mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker yaitu Indesce Partij, yang dilatarbelakangi oleh adanya diskriminasi antara kaum Indo peranakan dan Belanda baik dalam gaji maupun perlakuan lainnya menyebabkan timbulnya pergolakan jiwa di kalangan kaum Indo. Oleh karena itu, digunakanlah bahasa Indonesia untuk memperlancar tugas-tugas administrasi dan membantu tentara Dai Nippon melawan tentara Belanda dan sekutu-sekutunya.
Rohingya sendiri sejak tahun 1998, membentuk sejumlah kelompok milisi bersenjata untuk melawan pemerintah seperti Rohingya Solidarity Organization, Arakan Rohingya Islamic Front (yang kemudian bergabung mendirikan Arakan Rohingya National Organization beserta sayap militernya Arakan National Army). Pada saat itu Kaliwungu adalah daerah yang telah dibangun oleh Sunan Katong yang kemudian dikembangkan oleh ulama Mataram Panembahan Djoeminah. Kemunculan banyak partai politik pada era reformasi ini dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahan interregnum Bj.Habibie untuk menerapkan kembali sistem multi partai. Kekhawatiran berbagai kelompok militan-nasionalis atas Rohingya ini bukan tanpa alasan. Kelompok milisi separatis Rohingya mutakhir yang konflik dengan militer dan pemerintah adalah Arakan Rohingya Salvation Army. Kerusuhan antar-kedua kelompok agama itu semakin memburuk, sejak pemerintah mendeklarasikan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkan intervensi militer (disebut Tatmadaw) dalam “menangani” kerusuhan komunal berdimensi agama itu. Celakanya, militer dan polisi yang berasal dari kelompok etnis mayoritas di Myanmar (terutama Bamar, Mon, dan Rakhine sendiri) bukannya “mengatasi masalah” dengan menciptakan ruang-ruang atau “titik temu” kedua kelompok untuk berdialog dan mengakhiri pertikaian, melainkan justru semakin memperuncing dan memperburuk situasi lantaran mereka juga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Kasus ini persis seperti “tragedi Ambon/Maluku” beberapa tahun silam (1999-2004) dimana keterlibatan tentara dan polisi justru semakin memperparah kerusuhan Kristen-Muslim (lihat studi Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia).
