Dosen Politik Islam-Ilmu Politik dan juga penulis buku, Prof. Dalam Hukum Administrasi Negara, mandat ini dapat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan tugas dari atasan dan kewenangannya dapat berubah-ubah sesuai pemberi mandat sehingga tidak akan terjadi peralihan tanggung jawab. Melalui fungsi ketiga ini pula kita bisa memahami budaya saudara kita di daerahlain.Fungsi keempat mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memilikibahasa nasional yang berasal dari bumi kita sendiri sehingga kita dapat bersatu dalamkebesaran Indonesia.Padahal, ketika dicanangkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesiaboleh dikatakan tidak memiliki penutur asli karena berasal dari bahasa Melayu.Bahasa Jawadan bahasa Sunda paling banyak penuturnya di antara bahasa-bahasa daerah yang ada diNusantara ini.Jadi, berdasarkan jumlah penutur, yang pantas menjadi bahasa nasionalsebenarnya kedua bahasa daerah itu.Apalah jadinya seandainya bahasa Jawa atau bahasaSunda yang diangkat menjadi bahasa nasional.Mungkin saja terjadi perpecahan perangantarsuku, lalu muncul negara-negara kecil.Karena itu, tentu bukan soal jumlah penutur yangmenjadi landasan para pemikir bangsa waktu itu. Prof. Ogira Eiseibucho yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pemerintah Militer Jepang, menyetujui proposal tersebut. K.H.R As’ad adalah seorang ulama besar sekaligus seorang tokoh Nahdlatul Ulama dan terakhir menjabat sebagai Dewan Penasehat (musytasar) dan beliau menjabat di Nahdlatul Ulama hingga sampai akhir hayatnya. Akibat kematian suaminya, beliau makin bersemangat untuk mengerahkan segala kekuatannya dan menghimpun kekuatan untuk melawan penjajahan Belanda.
Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Bandung, Bali dan meninggal pada tanggal 20 November 1946 di Marga, Tabanan, Bali pada umur yang masih mudah yaitu 29 tahun. Pada tahun 1957 dan 1958, upaya menguasai Indonesia juga pernah dilakukan oleh kekuatan asing dengan cara membantu pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi sekalipun sesungguhnya pemberontakan itu sendiri tidak pernah dimaksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah semasa itu. Tetapi hal itu belumlah cukup. Hal ini dimulai ketika Kartini melihat banyaknya diskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dimana beberapa perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan kebebasan dalam berpendapat. Hal ini diikuti dengan melakukan suatu reformasi fundamental di berbagai bidang, antara lain politik, hukum, ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Dalam situasi normal pun, isu akses terhadap air telah menjadi persoalan sehari-hari yang dihadapi banyak perempuan di berbagai negara, khususnya di Afrika. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akte notaris”. Setidaknya terdapat dua contoh fenomena yang menjadi basis penguatan identitas Melayu dan Muslim: (1) proses asimilasi yang berwujud pelarangan bahasa Patani dan agama Islam telah memberikan kesan bahwa keberlangsungan umat Islam di Patani terancam; dan (2) adanya penembakan 150 umat muslim di Masjid Kru Se dan penangkapan demonstran Muslim pada protes di Kantor Polisi Tak Bai (Engvall and Magnus 2014, p.
As provided by the 2003 amendments to the 1945 Constitution the MPR, should the Presidential post be vacant and the vice president assumes the office in an acting capacity, can be advised to hold a general plenary to appoint an acting vice president of the Republic to fill the vacancy created by it. As per the 2003 Assembly rules, only in a case when both the Presidential and Vice-Presidential positions are vacant can the MPR be advised to hold a general session to elect office holders within a month after the announcement of the vacancy. A total of 38 parties met the requirements to be allowed to participate in the national elections, with a further six contesting in Aceh only. President Sukarno of Indonesia dissolved the Konstituante parliament and introduced a totalitarian system, which he called “Guided Democracy” (Demokrasi Terpimpin), with the assistance of General Abdul Haris Nasution. Should the office of the presidency be vacant the MPR can be ordered to hold a general plenary for the vice president to render his/her oath taking as acting president. The Democratic Party of President Susilo Bambang Yudhoyono won the largest share of the vote, followed by the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party – Struggle.
